TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Donald Trump bertemu di Hanoi, Vietnam, untuk melanjutkan perundingan perdamaian dua negara yang saling bermusuhan.
Permusuhan Korea Utara terhadap Amerika tidak terlepas dari Perang Korea pada 1950-1953, yang hanya ditangguhkan melalui perjanjian gencatan senjata.
Baca: Potensi Investasi Korea Utara Ratusan Triliun Jika Denuklirisasi
Dikutip dari CNN, 27 Februari 2019, gencatan senjata diteken pada 27 Juli 1953, di mana Korea Utara yang saat itu memiliki populasi 9,6 juta, harus kehilangan 1,3 juta warga sipil dan tentara akibat perang. Sementara Korea Selatan kehilangan 3 juta lebih warga sipil dan 225 ribu tentara dari total populasi 20,2 juta pada 1950.
Amerika sendiri kehilangan 33.000 prajuritnay dan Cina, yang ikut ambil bagian membantu mitra komunisnya, kehilangan 600.000 jiwa.
Warga berdoa di depan patung perunggu Kim Il Sung dan Kim Jong Il saat perayaan ke-62 berakhirnya perang Korea di Munsu Hill, Pyongyang, Korea Utara, 27 Juli 2015. Berawal dari konflik antara dua pemerintahan, perang Korea meningkat menjadi konflik multi-nasional. Korea Utara didukung oleh Rusia dan China sedangkan Korea Selatan memperoleh dukungan dari PBB dan Amerika Serikat. AP/Wong Maye-E
Gencatan senjata tidak berarti menghapus permusuhan keduanya. AS dan Korea Utara melarang warganya berkunjung ke masing-masing negara.
Bagi orang Korea Utara, Amerika adalah penyebab kehancuran dengan dimulainya serangan udara oleh Angkatan Udara AS USAF.
Amerika menjatuhkan sekitar 635.000 ton bom ke Korea Utara, jumlah yang lebih banyak dijatuhkan AS selama Perang Dunia II di teater Pasifik. Angka ini termasuk 32 ribu ton bom napalm.
Baca: Kim Jong Un Terekam Merokok Selama Perjalanan ke Vietnam
Serangan udara mematikan AS dipakai oleh pemerintah Korea Utara untuk menggambarkan AS dalam setiap propagandanya bahwa Amerika adalah musuh yang bisa melakukan hal mengerikan itu lagi ke negara mereka.
"Pemboman itu dianggap sebagai dosa Amerika dalam propaganda (Korea Utara) dan tentu saja biadab," menurut Robert E. Kelly, seorang profesor ilmu politik di Universitas Nasional Pusan Korea Selatan. "Ini menjadi alat politik untuk membenarkan keadaan darurat permanen. Sama seperti penggunaan propaganda penjajahan Jepang."
Proganda Anti-Amerika
